Daftarkan perusahaan dan buka rekening di Indonesia

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, setiap perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) harus memiliki setidaknya dua pihak: direktur dan komisaris. Kepemilikan minimum di dalam perusahaan adalah 1%. Saham di perusahaan Indonesia juga dapat dimiliki oleh perusahaan asing lain. Pemegang saham bisa merupakan warga negara mana pun. Dalam beberapa kasus, bank dapat memberlakukan pembatasan terhadap warga negara tertentu.

Regulator tidak mewajibkan adanya warga negara Indonesia dalam struktur pemegang saham. Namun, untuk membuka rekening bank dan mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP), direktur perusahaan wajib berstatus residen Indonesia. Persyaratan ini dapat dipenuhi dengan dua cara: salah satu pendiri memperoleh izin tinggal di Indonesia, atau perusahaan menunjuk penduduk lokal yang berstatus residen sebagai direktur.

Direktur perusahaan wajib berstatus residen di Indonesia. Direktur tidak harus memiliki saham di perusahaan; bila direktur tidak menjadi pemegang saham, maka di perusahaan harus ada setidaknya dua pemegang saham lain selain direktur. Keputusan penting di dalam perusahaan dibuat oleh para pemegang saham.

Tugas utama direktur pada tahap awal adalah membuka rekening bank. Setelah rekening dibuka, seluruh alat pengelolaan rekening diserahkan kepada pemilik bisnis; pembayaran dan konfirmasi transaksi dilakukan melalui internet banking. Jika direktur adalah direktur yang dipekerjakan (nominee), pemilik perusahaan dapat membatasi akses mandiri direktur ke operasi keuangan, sehingga keamanan dana di rekening tetap terjaga.

Untuk membuka rekening di bank, direktur perusahaan harus memiliki izin tinggal jangka panjang di Indonesia atau berstatus sebagai residen. Sebelumnya, hingga tahun 2024, di beberapa bank masih ada kemungkinan untuk menghindari persyaratan ini. Sekarang, untuk membuka rekening di bank mana pun di Indonesia, diperlukan kunjungan pribadi direktur.

Di bank-bank Indonesia biaya pemeliharaan rekening dan biaya pengiriman pembayaran internasional relatif rendah. Di sebagian besar bank tersedia lebih dari 10 mata uang, termasuk USD, EUR, CNY, GBP, dan JPY. Bank di Indonesia juga menawarkan kondisi yang menguntungkan untuk penukaran valuta asing; dimungkinkan melakukan cross-currency exchange secara langsung tanpa konversi sementara ke IDR.

Peraturan lokal secara khusus mengatur penggunaan aset kripto. Di Indonesia aset kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Namun demikian, regulator mengizinkan transaksi jual–beli dan penggunaan aset kripto sebagai komoditas.

Di Indonesia terdapat sejumlah bursa besar berlisensi yang memungkinkan transaksi jual–beli aset kripto bagi individu maupun badan hukum. Untuk membuka akun atas nama perusahaan, perlu melalui prosedur verifikasi yang sesuai dan menautkan rekening bank perusahaan ke rekening di bursa. Penting dipahami bahwa kegiatan komersial penyedia jasa pertukaran kripto diatur oleh undang-undang dan tidak dapat dijalankan tanpa lisensi yang berlaku.

Menurut peraturan di Indonesia, modal dasar minimum untuk perseroan PMA adalah 10 miliar IDR (sekitar 640 ribu USD). Kewajiban penyetoran modal dasar dibagi antara para pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya.

Regulator tidak mewajibkan seluruh jumlah modal dasar disetor sekaligus ataupun ditahan penuh di rekening perusahaan. Batas waktu pelunasan kewajiban setoran modal dasar juga tidak diatur secara ketat. Namun, untuk menghindari sanksi dari otoritas, perusahaan perlu menunjukkan dinamika yang positif dalam peningkatan volume investasinya.

Indonesia bukan merupakan yurisdiksi lepas pantai. Di negara ini berlaku tarif pajak penghasilan yang progresif. Sebagai patokan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha secara aktif, tarifnya sekitar 22% dari laba. PPN sebesar 11% dan dikenakan atas kegiatan yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia.

Sistem perpajakan Indonesia masih memiliki tingkat digitalisasi yang relatif rendah. Namun otoritas pajak sangat memperhatikan ketepatan waktu penyampaian laporan. Jika tidak ada keterlambatan maupun kesalahan yang jelas dalam laporan, pemeriksaan biasanya dilakukan dalam format yang cukup loyal. Frekuensi pelaporan bergantung pada tingkat aktivitas komersial. Laporan tahunan dan laporan triwulanan mengenai investasi wajib disampaikan. Kebutuhan untuk melakukan audit pada umumnya bersifat rekomendatif.